World News

Sabtu, 12 Februari 2011

NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK


Artikel ini untuk memenuhi tugas mata kuliah
sejarah Perekonomian oleh Bapak Adit


Oleh :
Angga Vristian (207261407972)
Titisari Harimukti (207261411882)
Yudha Teguh W. (207261407979)
Yopi Aris Widiyanto (207261407980)
OFF : AA


UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS SASTRA
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
PRODI PENDIDIKAN SEJARAH
APRIL 2009


DAFTAR ISI
DAFTAR ISI………………………………………………………………          i
BAB I PENDAHULUAN
A.     Latar Belakang…………………………………………………………         1
B.     Rumusan Masalah……………………………………………………..           2
C.     Tujuan…………………………………………………………………          2
BAB II PEMBAHASAN
A.     Pelaksanaan De Javasche Bank………………………………………            3
B.     Asas – Asas Bagi statuta Bank Sentral Baru (DJB)………………….   5
C.     Peranan De Javasche Bank Setelah Menjadi Bank Indonesia……….    7
BAB III KESIMPULAN
A.     Kesimpulan…………………………………………………………. 9
DAFTAR RUJUKAN…………………………………………………….               ii
Lampiran

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
            De Javache Bank dibangun untuk memperlancar dan mempermudah VOC dalam perdagangan nasional, 1746 mendirika De Bank van Leening menjadi De Bank Courant en Bank van Leening 1752. Bank pertama yang menjadi cikal bakal terbentuknya dunia perbankan di Indonesia. Pada tanggal 9 Desember, Raja Williem menerbitkan surat kuasa kepada komisaris Jenderal Hindia Belanda yang memiliki wewenang dalam pemerintahan Hindia Belanda untuk membentuk suatu bank berdasarkan wewenang khusus.
            Setelah Raja Williem dilanjutkan oleh komisaris Jenderal Hindia Belanda yang bernama Leonard Pierre Joseph Burggraaf Du Bus de Gisignies pada tanggal 24 Januari 1828 dengan surat komisaris Jenderal Hindia Belanda no.25 pendirian De Javache Bank serta diangkatnya Mr.C.de. Hann sebagai presiden De Javasche Bank (DJB) dan C. J Smulders sebagai sekretaris De Javache Bank (DJB).
            Setelah Indonesia merdeka yang melalui proses panjang nasionalisasi De Javasche Bank juga upaya pemerintah untuk memenuhi perangkat-perangkat pemerintahan  dalam menasionalisasikan Bank milik Belanda meskipun sebelumnya juga ada bank-bank yang sudah didirikan sendiri oleh pemerintah Indonesia. Dengan munculnya Keputusan Presiden 2 2 Juli 1951 dibentuk Panitia De Javasche Bank pada tanggal 9 Juni 1951. Panitia ini mempenunyai kekuasaan dalam mengambil tindakan – tindakan persiapan dan untuk perundingan – perundingan mengenai nasionalisasi kepada pemerintah pada umumnya dan untuk memajukan
            Pada tanggal 15 Desember 1951 telah diumumkan undang – undang tentang nasionalisasi De Javasche Bank N,V (Undang – Undang 1951 No.24, Lembaran Negara RI 1951 No.120). Dalam Undang – Undang ini berisi ten tang pencabutan hak kepemilikan dari pemerintahan Belanda ke pemerintahan Indonesia. Meskipun didalamnya masih tetdapat orang – orang Belanda.  Setelah peresmian nasionanalisasi De Javasche Bank selesai maka yang dibutuhkan adalah tentang asas-asas Bagi Statuta Bank Sentral Baru dan serta tugas – tugas yang dilakukannya.Pada tanggal 1 Juli 1953 De Javasche Bank berubah menjadi Bank Indonesia, sebuah lembaga Bank Sentral Indonesia.
1
 B.Rumusan Masalah
1.      Bagaimana pelaksanaan Nasionalisasi De Javache Bank?
2.      Bagaimana asas-asas bagi Statuta Bank Sentral Baru (DJB)?
3.      Bagaimana peranan De Javasche Bank setelah menjadi Bank Indonesia?
C.Tujuan
1.      Mengetahui pelaksanaan Nasionalisasi De Javache Bank.
2.      Mengetahui asas-asas bagi Statuta Bank Sentral Baru (DJB).
3.      Mengetahui  peranan De Javasche Bank setelah menjadi Bank Indonesia.














2
BAB II
PEMBAHASAN
A.  Pelaksanaan Nasionalisasi De Javasche Bank
            Nasionalisasi De Javasche Bank adalah proses pemindahan hak kepemilikan asing (Belanda) ke pemerintahan Indonesia. De Javasche Bank yang dibentuk oleh VOC untuk mengatur dan mengontrol keuangan pada masa itu, Setelah Indonesia merdeka pemerintah berusaha untuk menasionalisasi bank-bank milik bangsa asing langkah-langkah ini untuk menambah perangkat-perangkat negara salah satunya adalah menasionalisasikan De Javasche Bank.
            Nasionalisasi ini diambil setelah pemerintah Indonesia menilai Belanda mengingkari keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) tentang Irian Barat. Salah satu usul KMB adalah penetapan De Javasche Bank sebagai bank sentral di Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menyebabkan secara otomatis menghapus status Bank Negara Indonesia yang sejak 1946 bertugas sebagai bank sentral Republik Indonesia.
            Nasionalisasi De Javasche Bank juga bisa disebut sebagai implikasi dari bubarnya RIS dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1 Agustus 1950. Perubahan tersebut membuat Belanda mengulur-ulur pembicaraan mengenai penyelesaian sengketa Irian Barat.
Rencana pelaksanaan Nasionalisasi De Javasche Bank diumumkan oleh Menteri Keuangan Mr.Yusuf Wibisono dalam interview pers pada tanggal 30 April 1951.
            Pengumuman itu tidak ada pemberitahuan lebih dahulu kepada direksi kepada Bank terutama kepada Dr.A. Honwink(Presiden De Javasche Bank) sehingga dia merasa mempunyai kepercayaan dari pemerintah lagi dan tidak mempunyai kekuasaan untuk memenuhi tugasnya sampai akhirnya dia mengundurkan diri dari jabatannya.
            Untuk merealisasikan rencana nasionalisasi De Javasche Bank maka dibentuklah Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank pada tanggal 19 Juni 1951 sesuai dengan keputusan  Pemerintah No.118 tanggal 2 Juli 1951. Panitia mempunyai kekuasaan untuk mengambil tindakan – tindakan persiapan dan juga mengadakan perundingan – perundingan mengenai nasionalisasi bank atas nama pemerintah serta untuk mengajukan mengajukan usul-usul nasionalisasi kepada pemerintah pada umumnya dan memajukan rencana Undang – Undang pada khususnya.( Soesastro dkk : 95-96, 2005)
3
            Dalam pembentukan Panitia De Javasche Bank diketuai oleh Moh.Sediono dan anggota-anggotanya adalah Mr.Soetikno Slamet sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Ekonomi, Dr RM Sumitro Djojohadikusumo sebagai Thesaurier Jenderal Kementerian Keuangan, RB Sabaruddin seabagai Komisaris Pemerintahan pada De Javasche Bank, Drs. A Oudt sebagai Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri, dan Drs Khouw Bian Tie menjabat sebagai Penasihat Umum pada Kementerian Keuangan dan Penasehat Umum pada Kementerian Perekonomian. (Soesastro dkk : 96,2005)
            Dalam tugasnya ini panitia Nasionalisasi akan melaksanakan 2 hal yaitu pelaksanaan nasionalisasi yang sebenarnya dan panitia juga berkewajiban juga untuk merencanakan statute baru bagi Bank Sentral. Dalam surat Panitia Nasionalisasi kepada Direksi De Javasche Bank menyatakan  akan menghargai jika Direksi De Javasche Bank mau bekerja sama dengan panitia nasionalisasi, dari surat inilah pada tahun 1951 telah melangsungkan beberapa kali perundingan antara panitia nasionalisasi dan direksi De Javasche Bank.
            Untuk melaksanakan bagian pertama dari tugasnya yaitu panitia Nasionalisasi dengan cara membeli saham – saham oleh pemerintah atas dasar sukarela sehingga pada tanggal 3 Agustus 1951 pemerintah mengumumkan bahwa dengan mendahului rencana Undang – Undang De Javasche Bank yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bersedia membeli surat-surat yang ada pada pemegang-pemegang saham ataupun sertifikat dari saham De Javasche Bank dengan kurs 120 % mata uang Nederland dari negeri yang mereka tinggal dengan pengertian bahwa pemegang – pemegang surat-surat nempunyai kewarganaan Indonesia dan menjadi  penduduk devisa Indonesia akan membayar dalam rupiah dengan kurs 360%.  Saham – saham dan sertifikat –sertifikat semuanya berjumlah Rp. 8,95 juta nominal. Sedangkan surat –surat yang belum ditawarkan dikatakan bahwa sebagian besar telah hilang dan tidak akan muncul lagi.
            Setelah tahap pertama nasionalisasi berhasil dilakukan, pemerintah ternyata berhasil mengambil alih 99,4 persen saham De Javasche Bank dan sisanya dianggap hilang karena saat pembelian saham dilakukan 0,6 persen sisa saham ternyata tidak jelas kepemiliknyaannya sehingga De Javasche Bank sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.
             Akhirnya pada tanggal 15 Desember 1951 telah diumumkan undang-undang tentang nasionalisasi De Javasche Bank N. V (Undang- Undang 1951 No.24 Lembaran Negara RI 1951 No.120) yang menjelaskan dalam Undang – Undang ini, acara pencabutan hak 

4
kepemilikan ditetapkan dengan Undang – Undang. Pemerintah mengumumkan secara resmi
bahwa De Javasche Bank telah menjadi milik pemerintah Indonesia.  De Javasche Bank yang telah dinasionalisasi inilah yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia yang kita kenal sekarang sebagai bank sentral.
            Dengan nasionalisasi tersebut tugas bagian pertama dari panitia nasionalisasi sudah terlaksanakan dan tugas bagian kedua yang lebih sulit dari yang pertama adalah yaitu merencanakan undang-undang bank baru untuk bank sentral Indonesia yang telah dinasionalisasikan.                
B. Asas – Asas Bagi Statuta Bank Sentral Baru (DJB)
            Setelah dinasionalisasikan De Javasche Bank pada tanggal 15 Desember 1951, Panitia merencanakan asas – asas yang harus dipakai sebagai pedoman bagi undang – undang yang mengatur tugas dan kedudukan Bank Sentral baru. Dalam menentukan asas – asas terdapat dua hal pokok yaitu tentang hubungan antara bank sirkulasi dengan pemerintah dan tentang keterkaitan bank sentral sebagai bank sirkulasi dengan sifatnya sebagai  banker’s bank.
            Hubungan antara Bank sirkulasi dengan pemerintah harus senantiasa ingat bahwa secara ekonomis bahwa uang memiliki fungsi sebagai alat penukar dan pengukur nilai. Maksudnya adalah uang diperlukan bila sudah ada pertukaran barang karena uang mempercepat dan mempermudah dalam melakukan kegiatan transaksi. Kegiatan pertukaran barang dengan perantara uang sebagai alat penukar, uang berlaku juga sebagai pengukur nilai agar dapat menentukan harga barang – barang. Pemerintah mencampuri urusan keuangan dikarenakan untuk mencegah pemalsuan uang dan pemerintah mendapatkan keuntungan dari pengusahaan terhadap uang.( Soesastro dkk : 95-96, 2005)
            Politik negara yang modern ditujukan kepada mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial yang sebesar-besarnya yaitu untuk mencapai tujuan pemerintah mesti diberi kekuasaan mengeluarkan dan memperedarkan uang sehingga yang kaya dapat ditundukkan dan yang lemah miskin dapat dibangunkan dan ditegakkan baik dalam masa makmur (hoog-conjunctuur) maupun di masa kurang (depressi). Oleh sebab itu pemerintah diberi kekuasaan yang seluas – luasnya dalam menjalankan moneter supaya disatu pihak dapat tercapai pembagian dan pemakaian pendapatan masyarakat seadil-adilnya dan di lain pihak pemerintah dapat mencegah dan mengurangi akibat – akibat dari konjungtur ekonomi.
            Pembagian dan pemakaian pendapatan masyarakat yanga adil bukan tergantung pada

5
politik moneter melainkan kegiatan dan keinsafan individu yang ikut serta dalam proses
produksi masyarakat. Masyarakat yang memandang uang sebagai alat kekuasaaan dan kurang memperhatikan sifatnya sebagai alat penukar dan pengukur nilai. Dengan kata lain, uang karena sebab apapun hilang sifatnya sebagai alat penukar dan pengukur nilai, hilang pula sifat – sifat kekuasaannya meskipun kekuasaannya (nilainya) itu ditentukan oleh pemerintah sendiri sesuai dengan prakteknya.
            Pemerintah dalam batas – batas tertentu dapat menciptakan kemungkinan – kemungkinan baru untuk membantu mengatasi kesukaran – kesukaran yang menimpa sebagian atau seluruh masayakat. Meskipun demikian peran individu sendiri yang dapat mehilangkan kesukaran – kesukaran itu sebab pemerintah hanya sebagai pengatur dan mengkoordinasikan segenap alat dan tenaga di dalam masyarakat serta membangun kerjasama yang erat dalam menghadapi kesulitan – kesulitan yang muncul.
            Selain bank sirkulasi memiliki hubungan dengan pemerintah dalam menjalankan tugasnya, bank sirkulasi juga memiliki wewenang sendiri yaitu memelihara stabilitas nilai uang dalam keadaan apapun terhadap kepercayaan uang sebagai alat penukar dan alat pengukur nilai tetap terjaga. Bank sirkulasi tidak harus selalu tunduk terhadap pemerintah karena bertujuan untuk menghindari tindakan yang hanya semata – mata untuk kepentingan penguasa saja. Seperti dalam pengangkatan direksi bank sirkulasi untuk pengankatannya cukup lam berbeda dengan masa kerja kabinet yang setiap saat bisa bertukar sebagai akibat dari pengaruh dan kepentingan politik.
            Kepercayaan masyarakat terhadap uang juga memiliki peranan penting yang merupakan syarat muntlak bagi perkembangan ekonomi untuk dapat dipelihara sebaik mungkin apabila tugas tersebut diberikan kepada suatu badan otonom yaitu bank sirkulasi. Pemerintah hanya diberi hak mengawasi bank sirkulasi dalam menjalankan tugasnya seperti yang ditentukan Undang – Undang agar pimpinan tidak menyimpang dari Undang – Undang.
Dalam pembuatan Undang – Undang (pemerintah dan parlemen) menentukan tugas dan pekerjaan bank sirkulasi dalam suatu undang – undang merupakan status bank sirkulasi dan pimpinan bank sirkulasi yang melaksanakan Undang – Undang bukan pemerintah. Pemerintah tugasnya mengamati dan menjaga dengan perantara seseorang atau beberapa komisaris terhadap bank sirkulasi dalam menjalankan tugas undang – undangnya.
            Untuk pokok yang kedua adalah  tentang keterkaitan bank sentral sebagai bank sirkulasi dengan sifatnya sebagai  banker’s bank. Keadaan Indonesia menunjukan 2 hal yaitu

6
di Indonesia tidak ada pasar uang dan modal yang berarti dan dengan  perkecualian beberapa
bank asing belum terdapat bank – bank Indonesia yang mempunyai modal dan kepercayaan cukup dari modal. Meskipun pemerintah telah mendirikan bank-bank negara yakni Bank Negara Indonesia dan Bank Industri Negara, di samping Bank Rakyat yang sudah sejak perang namun berhubung dengan soal – soal teknis organisatoris mereka buat sementara belum dapat melayani semua permintaan kredit. ( Soesastro dkk : 95-96, 2005)
            Dalam dua kenyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak bijaksana dalam undang – undang yang mengatur bank sentral baru ditetapkan bahwa Bank sentral hanya sebagai banker’s bank saja sedangkan sebagian komersial sekarang ada pada De Javasche Bank harus dihapuskan dan dipindahkan kepada bank – bank lain. Selanjutnya tidaklah sesuai dengan kepentingan perusahaan – perusahaan dagang dan industry Indonesia yang baru saja mulai berkembang, justru saat ini sudah harus memperhitungkan kenyataan bahwa dalam masa yang singkat mereka tidak lagi bisa memperoleh servis dan fasilitas – fasilitas kredit dari Bank Sentral.  
C. Peranan De Javasche Bank setelah menjadi Bank Indonesia
            Bank Indonesia sebagai bank sentral dimulai pada 1 Juli 1952. Pada tanggal itulah UU Pokok Bank Indonesia atau UU No 11 Tahun 1953 dilansir. Beleid pokok itu disusun oleh panitia yang dibentuk untuk menasionalisasi De Javasche Bank. hampir delapan tahun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Rancangan UU itu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 10 April 1953.
            UU Pokok Bank Indonesia secara eksplisit menyebutkan perbedaan mendasar antara Bank Indonesia dengan De Javasche Bank. Jika badan hukum De Javasche Bank berbentuk Naamlooze Vennootschap (NV), maka bentuk badan hukum Bank Indonesia adalah berdasarkan Undang-undang.Unsur kepemimpinannya pun berbeda. Jika De Javasche Bank terdiri atas direksi, penasehat, komisaris pemerintah, dan dewan komisaris, maka unsur pimpinan Bank Indonesia adalah dewan moneter, direksi, dan dewan penasehat. Selain itu, jika direksi De Javasche Bank terdiri atas presiden, wakil presiden I dan II, direktur, serta direktur I dan II, maka direksi Bank Indonesia terdiri atas gubernur dan beberapa anggota direksi.
            Ditinjau dari fungsinya salah satu jenis perbankan yang paling utama adalah bank Sentral. Bank Sentral di setiap negara hanya ada satu dan mempunyai cabang hampir disetiap
7
propinsi memiliki fungsi sebagai pengatur masalah – masalah yang berhubungan dengan keuangan disuatu negara secara luas dan tugas tersebut dipegang oleh Bank Indonesia.
            Bank Indonesia yang berasal dari De Javasche Bank N.V yang merupakan bank salah satu  milik pemerintah Belanda didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827 yang dimaksudkan untuk membantu pemerintahan Belanda  mengurus keuangan di Hindia Belanda pada waktu itu. De Javasche Bank N.V dinasionalisir pemerintah republik Indonesia tanggal 6 Desember 1951 dengan Undang – Undang nomor 24 tahun 1951 menjadi bank pemerintah  Republik Indonesia.
.           Pada tanggal 6 Desember 1951 dinasionalisasi dan dijadikan Bank Sentral Republik Indonesia. Karena peredaran uang langsung menyangkut kepentingan bangsa dan Negara, tanggung jawab atas politik moneter atau perkreditan berada di tangan pemerintah, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada Bank Sentral. Kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter disampaikan kepada Bank Sentral melalui dewan moneter.
            Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral atau sering disebut bank to bank mempunyai tugas mengatur, mengkordinir, mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan . Bank Indonesia juga mengurus dan masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat untuk mengefektifkan kegunaan sesuai dengan tujuan pembangunan. Selain itu peranan Bank Indonesia adalah mencetak dan menyalurkan uang kartal (kertas dan logam) dan mempunyai hak tunggal dalam penyalurannya serta berupaya mengenndalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan maksud untuk menjaga kestabilan pengeluaran. Sedangkan hubungan dengan pemerintah sebagai pemegang kas pemerintah dan juga menangani dengan dunia internasional seperti menerima pinjaman luar negeri. (Kasmir : 206-207, 2002)
           


 

8
BAB III
KESIMPULAN
            Nasionalisasi De Javasche Bank juga bisa disebut sebagai implikasi dari bubarnya RIS dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1 Agustus 1950. Perubahan tersebut membuat Belanda mengulur-ulur pembicaraan mengenai penyelesaian sengketa Irian Barat. Rencana pelaksanaan Nasionalisasi De Javasche Bank diumumkan oleh Menteri Keuangan Mr.Yusuf Wibisono dalam interview pers pada tanggal 30 April 1951.
            Pada tanggal 15 Desember 1951 telah diumumkan undang-undang tentang nasionalisasi De Javasche Bank N. V (Undang- Undang 1951 No.24 Lembaran Negara RI 1951 No.120) yang menjelaskan dalam Undang – Undang ini, acara pencabutan hak  kepemilikan ditetapkan dengan Undang – Undang. Pemerintah mengumumkan secara resmi bahwa De Javasche Bank telah menjadi milik pemerintah Indonesia.
            Setelah dinasionalisasikan De Javasche Bank pada tanggal 15 Desember 1951, Panitia merencanakan asas – asas yang harus dipakai sebagai pedoman bagi undang – undang yang mengatur tugas dan kedudukan Bank Sentral baru. Dalam menentukan asas – asas terdapat dua hal pokok yaitu tentang hubungan antara bank sirkulasi dengan pemerintah dan tentang keterkaitan bank sentral sebagai bank sirkulasi dengan sifatnya sebagai  banker’s bank.
            Bank Indonesia sebagai bank sentral dimulai pada 1 Juli 1952. Pada tanggal itulah UU Pokok Bank Indonesia atau UU No 11 Tahun 1953 dilansir. Beleid pokok itu disusun oleh panitia yang dibentuk untuk menasionalisasi De Javasche Bank. hampir delapan tahun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Rancangan UU itu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 10 April 1953.






9
lampiran
UU 24/1951, NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V.
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 24 TAHUN 1951 (24/1951)
Tanggal: 6 DESEMBER 1951 (JAKARTA)

Tentang: NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V.
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang :
a.bahwa Republik Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai    bank sentral yang bersifat nasional;
b.bahwa untuk menjamin kepentingan umum bank itu harus dimiliki oleh Negara;
c.bahwa hingga saat ini De Javasche Bank N.V. sebagai bank sentral bersipat partikelir dan berada di tangan modal asing;
d.bahwa untuk mengakhiri kedudukan De Javasche Bank N.V. yang demikian itu lembaga ini harus dinasionalisasi;
Mengingat :
a.pasal 27 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b.pasal 3 dan pasal 18 ayat (8) Persetujuan Keuangan dan Perekonomian pada Konperensi Meja Bundar;
Dengan persetujuan : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Memutuskan
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V.
Pasal 1.
1.Keperluan umum menghendaki supaya De Javasche Bank N.V. dinasionalisasi untuk tujuan mana harus dicabut hak dari saham-saham De Javasche Bank N.V. agar menjadi milik penuh dan bebas dari Negara.
2.Peraturan-peraturan dalam “Onteigeningsordonnantie 1920” (Staatsblad No. 574) untuk nasionalisasi ini tidak berlaku.
Pasal 2.
Saham-saham dalam modal pangkal dari De Javasche Bank N.V. yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia, terhitung mulai berlakunya Undang- undang ini dicabut haknya oleh Republik Indonesia dan pindah menjadi milik penuh dan bebas dari Negara.
Pasal 3.
Dengan tidak mengurangi yang tersebut dalam pasal 4, kepada pemilik-pemilik saham De Javasche Bank N.V., yang sahamnya menurut pasal 2 tersebut di atas dicabut haknya, diberi pengganti kerugian sebesar 120% dari harga nominal sahamnya dalam mata-uang Belanda atau terhadap Warga Negara Indonesia, yang menurut peraturan devisen berkedudukan di Indonesia, 360% dari harga tersebut dalam mata-uang Indonesia.
Pasal 4.
1.Pemilik-pemilik saham De Javasche Bank N.V., yang sahamnya menurut pasal 2 tersebut di atas dicabut haknya, dan yang tidak menyetujui besarnya pengganti kerugian tersebut dalam pasal 3 di atas, dalam waktu dua bulan mulai dari hari berlakunya Undang-undang ini, diberi kesempatan untuk mengajukan pengaduan menurut peraturan-peraturan acara yang berlaku dalam pengadilan di Indonesia untuk minta ditetapkan oleh Hakim besarnya pengganti kerugian yang seadil-adilnya.
2.Hakim mendahulukan penjelasan urusan ini.
Pasal 5.
1.Oleh Pemerintah Republik Indonesia disediakan uang pada De Javasche Bank N.V. sebesar jumlah yang diperlukan untuk pembayaran pengganti kerugian kepada pemegang-pemegang saham, yang saham-sahamnya dicabut haknya, dihitung berdasar atas peraturan tersebut dalam pasal 3 dari undang-undang ini. Selama waktu satu bulan terhitung dari mulai berlakunya Undang-undang ini De Javasche Bank N.V. membayarkan pengganti kerugian tersebut kepada pemegang-pemegang saham itu, yang menyerahkan sahamnya untuk Republik Indonesia beserta talon dan bukti-dividen yang belum dibayar.
2.Setelah waktu satu bulan tersebut dalam ayat (1) berakhir, maka De Javasche Bank N.V. mengumumkan nomornya saham-saham yang dicabut haknya menurut peraturan dalam pasal 2 dari Undang-undang ini, akan tetapi yang sesudahnya waktu satu bulan terhitung dari mulai berlakunya Undang-undang ini belum diserahkan menurut ayat (1), dan yang jumlah pengganti kerugiannya yang ditetapkan menurut pasal 3 telah disediakan pada bank itu. Pengumuman itu ditempatkan dalam Berita Negara dan dalam surat-surat kabar yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan.
3.Setelah tindakan tersebut dalam ayat (2) selesai, maka segala risiko dan biaya terhadap yang disediakan itu menjadi tanggungan yang berkepentingan.
Pasal 6.
Terhadap modal yang berasal dari luar negeri, pemindahan ke luar negeri dari pengganti kerugian tersebut dalam pasal 3 dan 4, diizinkan dalam waktu tiga tahun setelah terjadi hak atas penggantian kerugian yang telah ditetapkan, dengan kurs pada hari terjadinya hak menerima pengganti kerugian.
Pasal 7.
Menteri Keuangan diberi kuasa mengambil segala tindakan yang perlu untuk pelaksanaan Undang-undang ini.
Pasal 8.
1.Undang-undang ini dapat disebut “Undang-undang Nasionalisasi De Javasche Bank N. V. “
2.Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 1951 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO. MENTERI KEUANGAN, JUSUF WIBISONO.  Diundangkan pada tanggal 15 Desember 1951. MENTERI KEHAKIMAN, MOEHAMMAD NASROEN.
Sumber : Internet yang diakses pada tanggal 24 April 2009
DAFTAR RUJUKAN
Gilarso. 1986. Ekonomi Indonesia Sebuah Pengantar. Yogyakarta : Penerbit Kanisius
Kasmir. 2000. Manajemen Perbankan. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
Kasmir. 2002. Dasar – Dasar Perbankan. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
Soesastro, H dkk. 2005. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir, (1945-1959) Membangun Ekonomi Indonesia. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
W. Pranoto, S. 2001. Revolusi Agustus. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama
Sumber – sumber internet













ii

0 komentar:

Poskan Komentar